Peraturan Menteri Hukum Permenkum Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Menteri Hukum Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi

Ada tiga pertimbangan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi. Pertama, bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengesahan badan hukum koperasi secara akuntabel, adaptif, dan efektif, perlu melakukan perbaikan tata kelola pengesahan badan hukum koperasi.

Kedua, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu diatur mengenai pemberian kemudahan dan fasilitasi dalam pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketiga, bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi belum mengakomodir kebutuhan hukum mengenai perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan kebutuhan masyarakat mengenai pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta jenis koperasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau program pemerintah, sehingga perlu diganti;

Beberapa istilah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi yang perlu diketahui dan dipahami bersama adalah

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

3. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

4. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

5. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada Koperasi.

6. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.

7. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di bidang perkoperasian.

8. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu Koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu Rapat Anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

9. Pendiri adalah orang perorangan atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.

10. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang diantara Pendiri yang diberi kuasa oleh Pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

11. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih Koperasi untuk menggabungkan diri dengan Koperasi yang lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva, pasiva dan anggota dari Koperasi yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Koperasi yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

13. Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa usaha menjadi badan hukum Koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

16. Hari adalah hari kalender.

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Hukum Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi

Link download Peraturan Menteri Hukum Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi

Demikian informasi tentang Peraturan Menteri Hukum Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi. Semoga ada manfaatnya