Isi SE atau Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD Dan APBD Tahun 2025, menyatakan sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Isi Surat Edaran SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025, menyatakan antara lain:
1. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.
2. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
d. Pengendalian lnflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah, meliputi:
a. Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih agar terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.
b. Menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih.
c. Gubernur terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 kepada Menteri Dalam Negeri pada minggu pertama bulan Mei Tahun 2025 dan Bupati/Wali Kota terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada minggu kedua bulan Mei Tahun 2025.
d. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu keempat bulan Mei Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
e. Pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah bersama DPRD guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu kedua bulan Juni Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
f. Penyampaian Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD, untuk dijadikan sebagai dasar perubahan APBD, dilaksanakan pada akhir bulan Juni Tahun 2025.
g. Gubernur/Bupati/Wali Kota segera mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli Tahun 2025.
h. Dalam hal SiLPA TA 2024 (Audited) belum diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum pelaksanaan fasilitasi Ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan data prognosis SiLPA TA 2024 pada rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2025, dan memastikan penggunaan SiLPA TA 2024 (Audited) pada Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025.
Selengkapnya silahkan download dan baca Surat Edaran SE Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Dan Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2025
Link download SE atau Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ
Demikian inormasi tentang SE atau Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD Dan APBD Tahun 2025Semoga ada manfaatnya.
Comments